Tulungagung || kolocokronews
– Gabungan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026). Massa aksi membawa sedikitnya 11 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan lembaga legislatif, dengan sorotan utama mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus korupsi hingga tuntas tanpa pandang bulu.
Kuasa Hukum GEMPAR, Mohammad Ababilil, menjelaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya fungsi pengawasan DPRD yang dinilai turut membuka celah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, termasuk kasus yang menjerat Bupati Gatut Sunu.
Menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawas dinilai belum menjalankan perannya secara maksimal sehingga berbagai persoalan pemerintahan berujung pada dugaan tindak pidana korupsi.
Dalam aksi tersebut, GEMPAR menyerahkan 11 poin tuntutan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah meminta KPK mengusut tuntas perkara korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diduga terlibat, tanpa adanya perlakuan tebang pilih.
Selain itu, massa aksi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar mempercepat penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang dinilai masih berjalan lambat sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Tak hanya itu, GEMPAR meminta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar lebih cepat, mudah diakses, dan merata di seluruh wilayah Tulungagung. Mereka juga mendorong pemerintah mengoptimalkan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria serta mempercepat distribusi tanah objek reforma agraria kepada masyarakat yang hingga kini dinilai belum berjalan maksimal.
GEMPAR memberikan waktu selama satu bulan kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan tuntutan yang telah disampaikan. Apabila tidak ada tindak lanjut yang nyata, mereka menyatakan siap kembali menggelar aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung bersama Ketua DPRD Tulungagung menemui para demonstran dan menerima seluruh tuntutan yang diajukan. Keduanya menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait percepatan penyerapan anggaran serta peningkatan kualitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat Tulungagung.
(Red).