SURABAYA | Kolocokronew
– Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) terus berupaya mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Diskusi Bersama Mitra (Stakeholder) yang digelar Rabu (15/7).
Forum tersebut mempertemukan unsur akademisi dengan para praktisi dari DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, media massa, hingga Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur.
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengatakan penyusunan kurikulum tidak lagi cukup hanya berlandaskan teori akademik. Menurutnya, dunia pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan instansi pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, maupun industri media.
“Kami ingin lulusan Ilmu Politik UNESA memiliki kompetensi yang utuh, mulai dari kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital hingga mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja,” ujarnya.
Arif menjelaskan, masukan dari para stakeholder akan menjadi pijakan dalam menyempurnakan kurikulum agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif. Salah satunya melalui penguatan pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan praktik lapangan sebelum menjalani program magang.
Dalam forum tersebut, berbagai masukan mengemuka. Perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E., menilai mahasiswa Ilmu Politik perlu dibekali kemampuan teknis yang dapat langsung diterapkan di lingkungan legislatif.
Menurutnya, penguasaan analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data menjadi kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
Sementara itu, perwakilan KPU dan Bawaslu menekankan pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap seluruh tahapan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, hingga pengelolaan data pemilu. Selain itu, kemampuan komunikasi publik dan literasi digital dinilai menjadi bekal penting di era banjir informasi.
Masukan juga datang dari kalangan media. Praktisi media mendorong agar mahasiswa lebih banyak memperoleh pengalaman riset, penguatan kemampuan menulis, public speaking, literasi media, serta keterampilan menghasilkan konten yang akurat, menarik, dan berbasis data.
Ketua SMSI Jawa Timur, Sokip, menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara kerja berbagai profesi, termasuk bidang politik dan komunikasi.
“Mahasiswa Ilmu Politik harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Mereka bukan hanya dituntut menjadi penyaring informasi, tetapi juga mampu melakukan analisis serta memproduksi konten yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan, SMSI Jawa Timur siap menjadi mitra strategis UNESA dalam memberikan pembekalan kepada mahasiswa melalui kolaborasi di bidang jurnalistik, literasi digital, pemanfaatan teknologi, hingga produksi konten multimedia.
Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan para stakeholder, UNESA berharap kurikulum yang dikembangkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan demokrasi di Indonesia.
(Red).