Ponorogo || kolocokronews
Ratusan guru honorer non-Dapodik di Ponorogo turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD dan Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026). Mereka menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah segera membuka akses pendataan dan mengakomodasi para guru honorer ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Aksi berlangsung tertib dengan membawa berbagai poster berisi harapan dan tuntutan terkait nasib guru honorer yang selama ini belum tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Para peserta aksi menilai keberadaan mereka selama ini belum mendapat perhatian maksimal meski telah lama mengabdi di dunia pendidikan.
Ketua Forum Guru Honorer Ponorogo, Mahmud Hanuri, menegaskan aksi tersebut murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan bukan upaya melawan pemerintah daerah. Ia mengatakan para guru hanya ingin mendapatkan pengakuan atas pengabdian mereka.
“Kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo benar-benar ada dan mengabdi. Tidak ada niat buruk kepada pemerintah daerah, kami hanya ingin keberadaan kami diakui,” ujar Mahmud kepada wartawan.
Menurutnya, masuk dalam sistem Dapodik menjadi harapan penting bagi para guru honorer karena berkaitan dengan legalitas, kesejahteraan, hingga peluang memperoleh perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam aksi itu, para guru berharap ada langkah nyata dari Pemkab Ponorogo untuk membuka ruang komunikasi dan mencari solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi. Mereka juga meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap keberadaan guru honorer non-Dapodik yang selama ini tetap aktif membantu proses belajar mengajar di sekolah.
(Red).