BLITAR || kolocokronews
– Upaya memperkuat keterlibatan peternak lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan hasil. Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil memfasilitasi kesepakatan antara Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi serta asosiasi peternak telur rakyat terkait penyediaan telur untuk kebutuhan program tersebut.
Kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Supply Chain Telur di Ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, Kamis (4/6/2026), menetapkan harga telur sebesar Rp24.000 per kilogram sebagai acuan awal kerja sama antara kedua belah pihak.
Selain menyepakati harga, para Mitra SPPG juga berkomitmen menjadikan telur sebagai salah satu menu utama Program Makan Bergizi Gratis setidaknya dua kali dalam satu minggu. Sebagai imbal baliknya, koperasi dan asosiasi peternak siap menjamin ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan serta mengirimkan telur langsung ke dapur pelayanan dengan mutu yang telah memenuhi standar yang ditentukan.
Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menilai kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk menghubungkan potensi produksi telur yang melimpah di Kabupaten Blitar dengan kebutuhan program nasional yang terus berkembang.
Menurutnya, sebagai salah satu daerah penghasil telur terbesar di Indonesia, Kabupaten Blitar perlu memiliki sistem pemasaran yang mampu memberikan kepastian usaha bagi peternak sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.
“Kami ingin kebutuhan telur untuk SPPG dapat dipenuhi sebanyak mungkin oleh peternak lokal melalui koperasi dan kelembagaan yang sudah terbentuk. Dengan demikian, perputaran ekonomi tetap berada di daerah dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Beky menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan peternak daerah.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Maino Dwi Hartono menyambut positif kesepakatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai pintu masuk bagi peternak rakyat untuk memperoleh akses pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan.
Menurut Maino, harga Rp24.000 per kilogram yang disepakati saat ini merupakan harga awal yang nantinya dapat disesuaikan secara bertahap mengikuti perkembangan Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Ia berharap seluruh SPPG dapat memprioritaskan pembelian telur langsung dari peternak melalui koperasi, sehingga tercipta hubungan usaha yang saling menguntungkan dan memberikan kepastian penyerapan hasil produksi.
“Mungkin volume penyerapannya belum terlalu besar saat ini, tetapi ini merupakan sinyal yang baik bagi pasar. Yang terpenting, peternak mulai memiliki kepastian saluran distribusi untuk hasil produksinya,” katanya.
Selanjutnya, kesepakatan tersebut akan diterjemahkan ke dalam kerja sama teknis antara masing-masing koperasi peternak dan SPPG. Pembahasan lebih rinci terkait volume pasokan, jadwal distribusi, hingga mekanisme pembayaran akan disusun sesuai kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
Melalui skema kemitraan ini, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan pasar baru yang berkelanjutan bagi peternak telur rakyat serta memperkuat perekonomian daerah.
(Red).