JAKARTA || kolocokronews
– Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya angkat bicara mengenai polemik pengelolaan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, yang beberapa waktu terakhir ramai diperdebatkan karena disebut tidak mendapat pengawalan perangkat negara.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada awal pekan, Luhut—yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)—menegaskan bahwa izin pembangunan bandara khusus IMIP memang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, saat keputusan tersebut diambil, dirinya masih menjabat sebagai Menko Marves. Izin bandara diputuskan melalui rapat bersama para menteri terkait yang berada dalam Kabinet Jokowi.
Menurut Luhut, langkah memberikan izin pembangunan bandara khusus itu merupakan bagian dari fasilitas bagi para investor yang menanamkan modalnya dalam proyek hilirisasi di kawasan industri Morowali. Kebijakan serupa, kata Luhut, juga umum dilakukan banyak negara lain untuk mendukung percepatan investasi.
Ia menambahkan bahwa izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP hanya berlaku untuk penerbangan domestik, sehingga tidak memerlukan layanan bea cukai maupun imigrasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
(Red).