MALANG || KOLOCOKRONEWS
— Aksi ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Malang, Senin (28/9/2026), membuat aktivitas lalu lintas ikut terdampak. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengembangan layanan Transjatim, khususnya Koridor 2 yang dinilai berpotensi memengaruhi keberlangsungan angkutan konvensional.
Sebanyak ratusan sopir angkot turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, terutama terkait evaluasi dampak operasional Transjatim Koridor 2 serta kejelasan skema kompensasi bagi sopir yang nantinya terdampak.
Aksi massa tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan dari maupun menuju kawasan Malang-Surabaya.
Kepala Dishub Kota Malang, R. Widjaja Saleh Putra, mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan para sopir telah diteruskan kepada pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Tuntutan itu sudah disampaikan, termasuk di provinsi. Di antaranya evaluasi, kompensasi, dan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Widjaja, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat menjaga keberlangsungan angkutan konvensional. Salah satunya melalui program Angkutan Pelajar Gratis.
“Pemerintah daerah meluncurkan angkutan pelajar supaya teman-teman angkutan bisa tetap bekerja. Itu bagian dari kebijakan yang berpihak kepada angkutan,” katanya.
Program tersebut, lanjut dia, juga memberikan peluang pemasukan bagi sopir angkot yang sebelumnya tidak memperoleh pendapatan dari layanan angkutan pelajar.
Di sisi lain, layanan Transjatim Koridor 1 disebut telah berjalan. Sementara rencana pengembangan koridor berikutnya menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi.
Namun, rencana tersebut masih membutuhkan pembahasan dengan berbagai pihak, khususnya para pelaku angkutan konvensional yang merasa kebijakan tersebut dapat berdampak langsung terhadap mata pencaharian mereka.
Terkait munculnya tudingan mengenai ketidaktransparanan dalam proses kebijakan, Widjaja meminta pihak yang menyampaikan tudingan untuk menunjukkan bukti.
“Kalau ada yang menuding tidak transparan atau ada permainan, silakan membuktikan. Semuanya harus ada buktinya,” tegasnya.
Dishub Kota Malang menyatakan masih membuka ruang komunikasi dengan para sopir untuk membahas berbagai persoalan yang muncul. Pembahasan tersebut mencakup tuntutan evaluasi, kemungkinan kompensasi, hingga kebijakan yang akan diterapkan apabila Transjatim Koridor 2 benar-benar direalisasikan.
“Ini masalah kita perlu diskusi terus untuk meluncurkan Transjatim dua,” ujar Widjaja.
Aksi ratusan sopir tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rencana pengembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan penambahan layanan bagi masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian pengemudi angkutan konvensional.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah, pengelola transportasi dan para sopir menjadi salah satu hal penting sebelum kebijakan pengembangan Transjatim Koridor 2 diterapkan.
(Red).