JAKARTA || KOLOCOKRONEWS
Selasa (3/11/2026)– Dugaan praktik penyadapan telepon secara ilegal di lingkungan Polri mulai terungkap. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus ini menjadi sorotan lantaran sasaran penyadapan disebut mencakup sejumlah pejabat negara, Presiden Republik Indonesia, tokoh politik hingga kalangan media.
Ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkembangan penyidikan tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah keterangan dan alat bukti. Sejauh ini, pemeriksaan telah dilakukan terhadap 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan, di antaranya 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta dua buah hard disk.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik tersebut diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur resmi.
Aktivitas penyadapan itu diduga tidak memiliki kaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara pidana.
Dugaan penyimpangan semakin menguat setelah pada Oktober 2026 muncul perintah penghapusan sejumlah berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem komputer LIMS. Penghapusan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya dilakukan.
Kasus ini kemudian dilaporkan oleh seorang petugas yang mengetahui dugaan penyimpangan tersebut melalui laporan polisi tertanggal 30 Oktober 2026.
Hal yang menjadi perhatian dalam pengungkapan perkara ini adalah luasnya dugaan sasaran penyadapan. Penyidik menemukan indikasi bahwa nomor telepon yang dipantau bukan hanya berasal dari satu kelompok tertentu.
Sejumlah pihak yang disebut masuk dalam daftar sasaran di antaranya Presiden RI, pejabat pemerintahan, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Meski demikian, penyebutan nama maupun kelompok tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
Kabareskrim menegaskan, kegiatan penyadapan di lingkungan kepolisian memiliki aturan dan mekanisme yang wajib dipatuhi. Salah satunya mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
Dalam ketentuan tersebut, setiap kegiatan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
Dengan demikian, penggunaan fasilitas penyadapan di luar prosedur dan tanpa dasar hukum yang sah dapat menimbulkan persoalan pidana.
Atas dugaan perbuatannya, penyidik menerapkan sejumlah pasal pidana terhadap ketiga tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan melawan hukum dalam mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, maupun mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal yang disangkakan.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait tindakan tanpa hak atau melawan hukum yang mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, maupun menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Di sisi lain, Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap personel yang diduga terkait perkara tersebut juga dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal.
Proses tersebut melibatkan Biro Pengamanan Internal (Paminal) dan Divisi Propam Polri untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, Polri telah memiliki aturan khusus mengenai pelaksanaan penyadapan. Karena itu, apabila ditemukan penyimpangan, tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi.
Pengawasan internal dilakukan agar proses pemeriksaan berlangsung secara profesional, objektif, dan transparan. Polri juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat pun diminta tidak terburu-buru menarik kesimpulan maupun berspekulasi terkait perkara tersebut. Penyidik masih membutuhkan waktu untuk mendalami seluruh rangkaian peristiwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Bareskrim memastikan penyidikan akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, mekanisme penyadapan yang digunakan, serta tujuan pengumpulan informasi dari nomor-nomor telepon yang diduga menjadi sasaran.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian penting bagi penegakan hukum, khususnya terkait batas kewenangan aparat dalam menggunakan teknologi penyadapan. Sebab, kewenangan yang diberikan untuk kepentingan hukum harus tetap dilaksanakan berdasarkan aturan dan tidak boleh mengabaikan hak privasi warga negara.
KOLOCOKRONEWS