SURABAYA || KOLOCOKRONEWS
,- UPN “Veteran” Jawa Timur menyelenggarakan Workshop Policy Brief sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penyusunan policy brief yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti.
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026 tersebut menghadirkan Dr. Endik Hidayat, S.E., M.I.P., Peneliti BRIN, sebagai narasumber.
Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Program Studi Administrasi Publik yang memiliki perhatian terhadap kajian serta praktik kebijakan publik. Workshop membahas sejumlah materi utama, meliputi konsep policy brief, identifikasi masalah publik, kerangka dan sistematika policy brief, serta contoh policy brief.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana suatu persoalan publik dapat dianalisis dan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang relevan.
Dalam pemaparannya, Bapak Endik menjelaskan bahwa policy brief merupakan instrumen strategis dalam pengambilan keputusan karena mampu menyajikan analisis secara tajam sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pembuat kebijakan. Policy brief juga dirancang secara ringkas dan fokus sehingga dapat membantu pengambil keputusan memperoleh informasi penting dalam waktu yang relatif singkat.
Pembahasan kemudian diarahkan pada pentingnya identifikasi masalah publik sebagai tahapan awal dalam penyusunan policy brief. Mahasiswa diperkenalkan pada proses asesmen diagnostik untuk memahami situasi kebijakan, mengidentifikasi isu dan faktor penyebab, menyusun rencana aksi, serta menentukan kementerian/lembaga atau aktor pelaksana yang relevan. Rencana aksi tersebut dapat disusun menggunakan kerangka kerja logis yang mencakup outcome, output, activity, dan input. Selain memahami masalah, mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai aspek penting dalam penyusunan policy brief, antara lain target dan sasaran policy brief, identifikasi stakeholder, isu strategis, program prioritas pemerintah, serta validitas data yang digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan.
Pada sesi berikutnya, mahasiswa diperkenalkan dengan sistematika penulisan policy brief dan sejumlah contoh kasus. Salah satu contoh yang dibahas mengangkat isu posisi dan strategi Indonesia di tengah konflik Timur Tengah, sementara contoh lainnya membahas ketahanan pangan di Natuna. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana temuan riset dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan implikasi serta rekomendasi kebijakan.
Dalam contoh policy brief mengenai Natuna, sejumlah persoalan yang diidentifikasi antara lain ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah, keterbatasan infrastruktur digital bagi UMKM, belum optimalnya partisipasi publik, fragmentasi data antar-OPD, hingga ancaman illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing).
Dari berbagai temuan tersebut kemudian dirumuskan sejumlah implikasi kebijakan, seperti kebutuhan buffer stock, penguatan produksi lokal, sistem digital yang sesuai dengan kondisi wilayah, forum pangan berbasis komunitas, serta dashboard ketahanan pangan yang terintegrasi. Kegiatan workshop juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mendiskusikan kasus-kasus kebijakan lainnya. Pada bagian akhir materi, mahasiswa diarahkan untuk membahas sejumlah isu, di antaranya tata kota Surabaya serta disinformasi dan hoaks Gen Z di KPU Surabaya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami policy brief tidak hanya sebagai dokumen yang bersifat ringkas, tetapi sebagai produk analisis kebijakan yang mampu menghubungkan permasalahan publik, bukti atau data, aktor kebijakan, dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Workshop Policy Brief diharapkan dapat memperkuat kapasitas sivitas akademika dalam menghasilkan kajian kebijakan yang lebih aplikatif serta berkontribusi dalam menjawab berbagai persoalan publik melalui rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.
Penulis: Sarah Meirina Sari, S.AP., MPA
Dosen Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” Jawa Timur
( Hariono)