MALANG || Kolocokronews
Kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan usaha. Selain berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, kelengkapan administrasi ketenagakerjaan juga membantu perusahaan menciptakan hubungan kerja yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagi perusahaan, memastikan seluruh pekerja memiliki hubungan kerja yang jelas merupakan langkah awal yang penting. Perjanjian kerja perlu disusun secara transparan sehingga pekerja mengetahui posisi, tugas, waktu kerja, serta hak dan kewajibannya.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah sistem pengupahan. Perusahaan perlu memastikan pembayaran upah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan informasi yang jelas kepada pekerja mengenai besaran upah dan komponen yang diterima.
Slip Gaji dan Bukti Pembayaran
Pemberian slip atau dokumen rincian pembayaran upah juga menjadi bagian penting dalam membangun transparansi. Pekerja perlu mengetahui jumlah upah yang diterima, termasuk apabila terdapat komponen atau potongan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan.
Dokumen pembayaran upah juga dapat menjadi bagian dari administrasi perusahaan sekaligus bukti bahwa kewajiban pengupahan telah dilaksanakan.
Perhatikan Jam Kerja dan Lembur
Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai waktu kerja. Apabila terdapat pekerjaan yang dilakukan di luar waktu kerja yang ditetapkan dan memenuhi ketentuan sebagai kerja lembur, perusahaan harus memperhatikan kewajiban pembayaran upah lembur sesuai aturan.
Karena itu, pencatatan kehadiran, jam masuk, jam pulang, serta pekerjaan lembur sebaiknya dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Abaikan Administrasi Ketenagakerjaan
Selain persoalan upah dan waktu kerja, perusahaan perlu memastikan administrasi ketenagakerjaan tersedia dan diperbarui. Di antaranya dokumen legalitas perusahaan, perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) apabila berlaku, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, daftar hadir, bukti pembayaran upah, serta dokumen lain yang diwajibkan berdasarkan ketentuan.
Perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan tersebut menjadi bagian dari administrasi ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan.
Kepatuhan Bukan Sekadar Administrasi
Kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan bukan semata-mata persoalan kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, kepatuhan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.
Dengan administrasi yang tertib, sistem pengupahan yang transparan, pencatatan waktu kerja yang baik, serta pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan, perusahaan dapat mengurangi potensi perselisihan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional.
Bagi perusahaan yang masih memiliki kekurangan dalam administrasi ketenagakerjaan, edukasi dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan pembenahan.
Sementara bagi pekerja, memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja juga penting agar komunikasi dengan perusahaan dapat berjalan secara terbuka dan konstruktif.
Kolocokronews mendorong pentingnya literasi ketenagakerjaan bagi perusahaan maupun pekerja, sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan prinsip kepastian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
(Red.)