JAKARTA || KOLOCOKRONEWS
– Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri memasuki babak baru. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan secara terbuka konstruksi perkara, modus operandi, hingga peran empat tersangka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang disebut memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan melalui komunikasi lisan maupun WhatsApp.
Salah satu sasaran yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, anggota legislatif, gubernur, kapolda, hingga kalangan aktivis dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan, seluruh informasi tersebut merupakan materi penyidikan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Perkara ini bermula dari dugaan aktivitas penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon pada kurun 2025 hingga 2026. Praktik tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan resmi dari penyidik maupun kelengkapan administrasi yang diwajibkan dalam prosedur penyadapan.
Persoalan semakin mencuat setelah pada Oktober 2026 muncul dugaan perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait penyadapan, sekaligus penghapusan data hasil penyadapan dari sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan Paneling X (PLX).
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Penanganannya dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.
Di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan sementara, modus operandi perkara tersebut terdiri atas lima tahapan.
Pertama, pemberian perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Kedua, proses provisioning atau memasukkan nomor telepon ke dalam sistem penyadapan. Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor target ke sistem LIMS tanpa melakukan verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara penegakan hukum.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan serta mengekspor rekaman komunikasi, kemudian menuangkan hasilnya ke dalam bentuk transkripsi.
Keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada pihak yang diduga menjadi pengguna akhir atau end user, mulai dari Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
Kelima, penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS dengan pelaksanaan oleh tim TSU.
Suyudi juga mengungkap adanya dua mekanisme dalam proses provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya harus diawali permohonan tertulis dari penyidik, dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta dokumen pendukung. Setelah diverifikasi dan memperoleh persetujuan berjenjang, barulah tim teknis melaksanakan provisioning.
Sebaliknya, jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyelidikan, maupun penetapan pengadilan.
Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh pejabat Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP. Selanjutnya, proses dilanjutkan melalui analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan oleh tim teknis.
Kedua mekanisme tersebut menggunakan perangkat teknis yang sama. Akibatnya, aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.
Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik dan memenuhi persyaratan administrasi serta persetujuan sesuai prosedur. Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Kapolri menjelaskan masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda.
LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah serta menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada AS. Ia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan.
SU, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021 hingga Oktober 2026, diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan harian serta analisis hasil penyadapan kepada LSP.
Selanjutnya, EH yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari SU yang disebut berasal dari LSP. Persetujuan tersebut diduga diberikan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Sementara AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan resmi.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan kegiatan surveillance, serta menginstruksikan penghapusan rekaman suara dan log data penyadapan berikut pembubaran grup WhatsApp.
Salah satu bagian penting dalam pengungkapan perkara ini adalah daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Kapolri menyebut sasaran tersebut mencakup Presiden RI dan lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
Polri menegaskan bahwa tercantumnya nama atau kelompok tertentu dalam materi penyidikan tidak berarti mereka terlibat dalam tindak pidana.
Untuk mendalami kasus tersebut, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Rinciannya, 24 personel internal Polri, tiga saksi dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi Indosat, XLSmart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.
Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, meliputi 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.
Untuk dugaan penyadapan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kemudian, dugaan penghilangan data elektronik dijerat Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Sementara dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana maupun menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Suyudi menyampaikan bahwa SU ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan pada 11 November 2026 menjalani penahanan rumah berdasarkan pertimbangan kesehatan setelah pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri.
Selain perkara penyadapan ilegal, Polri juga mengungkap adanya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar, termasuk dugaan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan.
Namun, Kapolri menegaskan bahwa dugaan makar tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian tersendiri.
Penyidik saat ini menelusuri perintah serta tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut, dan mendalami kemungkinan adanya rangkaian perbuatan lain.
Suyudi menekankan bahwa temuan dalam perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Di hadapan Komisi III DPR RI, Suyudi menegaskan komitmen Polri untuk menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Menurutnya, kewenangan penegakan hukum harus selalu berada dalam koridor hukum dan tidak boleh digunakan untuk melampaui batas.
Ia juga menegaskan bahwa kehormatan institusi kepolisian tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan institusi penegak hukum. Proses penyidikan selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk mengungkap secara utuh siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme tersebut berjalan, serta apa tujuan di balik dugaan penyadapan terhadap berbagai kalangan.
KOLOCOKRONEWS