JAKARTA || kolocokronews
– Tahun anggaran 2026 baru berjalan sebulan, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mencatatkan defisit sebesar Rp54,6 triliun per 31 Januari 2026. Angka ini menjadi defisit Januari terdalam dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui periode awal pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan, , menjelaskan bahwa posisi tersebut masih berada dalam koridor desain APBN 2026. Secara rasio, defisit itu setara 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dinilai tetap terkendali dan sesuai target tahunan yang dipatok sekitar 2,6 persen.
Pendapatan Tumbuh, Belanja Melonjak
Hingga akhir Januari, pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun atau sekitar 5,5 persen dari target APBN. Angka ini tumbuh 9,5 persen secara tahunan (year on year), didorong oleh penerimaan pajak yang tetap kuat serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun di sisi lain, belanja negara mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu. Pertumbuhannya melonjak hingga 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lonjakan belanja inilah yang membuat kas negara sudah mengalami “tekor” sejak awal tahun.
Sebagai perbandingan, pada Januari 2025 lalu defisit hanya Rp23 triliun atau sekitar 0,09 persen terhadap PDB.
Aman Secara Target, Tapi Perlu Antisipasi
Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai secara teknis defisit Januari masih dalam batas aman karena sesuai desain fiskal pemerintah. Namun ia mengingatkan agar tren pelebaran defisit tetap diwaspadai.
Menurutnya, pola beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa defisit cenderung melebar sepanjang tahun anggaran. Pada 2025 misalnya, meski awal tahun relatif terkendali, defisit akhirnya melebar hingga 2,93 persen terhadap PDB di akhir tahun.
“Kalau belanja tumbuh jauh lebih cepat dibanding pendapatan dan tren ini berlanjut, risiko pelebaran defisit di akhir tahun tetap ada,” ujarnya.
Konsekuensi: Tambahan Utang dan Beban Bunga
Defisit yang melebar berpotensi mendorong kebutuhan pembiayaan melalui penarikan utang baru. Tantangannya, kondisi global saat ini masih penuh ketidakpastian, mulai dari dinamika kebijakan Amerika Serikat hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Dalam situasi global yang belum stabil, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi. Artinya, biaya bunga utang berpotensi meningkat dan membebani APBN dalam jangka menengah hingga panjang.
Data 2025 menunjukkan rasio pembayaran bunga utang terhadap total belanja pemerintah pusat sudah berada di kisaran 20–25 persen. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, belanja modal, dan bantuan sosial.
Kenaikan Pajak Belum Tentu Berkelanjutan
Meski penerimaan pajak dilaporkan naik signifikan, analis mengingatkan bahwa ada faktor teknis yang memengaruhi perbandingan tahunan. Tahun lalu, penerimaan pajak relatif rendah akibat kendala sistem administrasi (coretax), sehingga basis pembandingnya lebih kecil.
Selain itu, rasio pajak terhadap PDB pada 2025 justru turun ke kisaran 9 persen dari sebelumnya sekitar 10 persen. Jika rasio ini tidak membaik pada 2026, maka kemampuan negara membiayai belanja tanpa menambah utang akan semakin terbatas.
Front Loading Belanja?
Lonjakan belanja di awal tahun juga dinilai sebagai kombinasi antara percepatan realisasi (front loading) dan keterbatasan pertumbuhan penerimaan. Dari sisi positif, percepatan belanja dapat mendorong efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian.
Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada keseimbangan antara penerimaan dan belanja sepanjang tahun.
Persepsi Investor Jadi Taruhan
Secara lebih luas, perkembangan defisit ini juga berpotensi memengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Selama defisit tetap dalam target tahunan dan pemerintah mampu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepercayaan pasar diyakini masih terjaga.
Namun bila pelebaran berlanjut tanpa diimbangi terobosan peningkatan penerimaan, tekanan terhadap pembiayaan dan sentimen pasar bisa meningkat.
Kini, perhatian tertuju pada strategi pemerintah menjaga keseimbangan fiskal sepanjang 2026. Januari baru permulaan, tetapi arah kebijakan dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah defisit tetap terkendali atau justru melebar di penghujung tahun.
(Red).