MALANG || kolocokronews
– Upaya memperkuat peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum terus didorong melalui sinergi antara pemerintah desa, Satpol PP, dan DPRD Kabupaten Malang. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Optimalisasi Peran Linmas Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum Desa yang digelar di Pendopo Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jumat (29/05/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq, S.Sos., M.AP dari Komisi IV, Fitri Yunila, SE dari Komisi II Fraksi Gerindra, Sudha dari Komisi IV, Camat Lawang Nur Soleh Hidayat, S.STP., MM, Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Malang Asri Wulandari, S.STP, serta para kepala desa, lurah, dan anggota Linmas se-Kecamatan Lawang.
Dalam kesempatan itu, Zia’ul Haq menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Satpol PP dan Linmas sebagai garda terdepan di lapangan. Menurutnya, Linmas memiliki peran strategis dalam memberikan laporan visual maupun data kepada Satpol PP terkait kondisi di wilayah desa.
“Linmas jangan hanya digunakan saat ada kegiatan desa atau hajatan warga saja. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan informasi awal kepada Satpol PP, termasuk terkait pembangunan yang diduga belum memiliki izin,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan dari Linmas nantinya dapat diteruskan Satpol PP kepada dinas perizinan untuk ditindaklanjuti, terutama menyangkut pembangunan gudang, pabrik, maupun bangunan lain yang harus sesuai aturan. Sebab, penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan kewenangan Satpol PP.
Zia’ul Haq juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan anggota Linmas. Menurutnya, komitmen dan peran besar Linmas di lapangan perlu dibarengi dengan dukungan insentif yang layak.
Selain membahas ketertiban umum, ia turut mendorong desa agar semakin mandiri melalui penguatan sektor ekonomi desa. Menurutnya, keberadaan BUMDes dan koperasi menjadi salah satu penopang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara itu, Camat Lawang Nur Soleh Hidayat menanggapi harapan para anggota Linmas terkait kesejahteraan dan insentif. Ia menilai pemerintah desa harus mengambil peran aktif dalam merumuskan kebijakan melalui Peraturan Desa (Perdes).
“Kepala desa harus menginisiasi penyusunan Perdes agar persoalan insentif dan kelayakan bagi Linmas dapat dirumuskan dengan jelas dan memiliki dasar hukum,” jelasnya.
Di sisi lain, Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Malang Asri Wulandari menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan bagi anggota Linmas melalui program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Ia menjelaskan, nantinya anggota Linmas akan mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, selama ini perhatian terhadap Linmas masih terbatas karena jumlah personel yang banyak dan keterbatasan anggaran daerah.
“Karena itu kami mencari celah agar harapan Linmas bisa terpenuhi dan terealisasi. Hal ini sudah kami rapatkan dan koordinasikan,” ungkap Asri.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan peran Linmas ke depan tidak hanya sebatas pengamanan kegiatan masyarakat, namun juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta mendukung pembangunan desa yang lebih tertib dan mandiri.
(Red).