JAKARTA || KOLOCOKRONEWS
– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan yang selama ini sulit dikembalikan kepada negara maupun masyarakat yang menjadi korban.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPR RI menyatakan persetujuan terhadap RUU yang telah melalui pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI. Pemerintah juga menyampaikan persetujuan melalui pendapat akhir Presiden yang dibacakan oleh perwakilan pemerintah, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang ini telah melalui proses panjang. Menurutnya, gagasan mengenai perampasan aset sudah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun sebelum akhirnya memasuki tahap pengesahan.
Pembahasan di Komisi III sendiri berlangsung sejak Agustus 2025 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa hingga kalangan media.
Untuk memastikan partisipasi publik berjalan secara bermakna, Komisi III telah menyelenggarakan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Selain itu, dilakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta penyerapan aspirasi melalui kunjungan anggota Komisi III ke daerah pemilihan masing-masing.
Habiburokhman menegaskan, substansi utama undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku kejahatan melalui pidana penjara, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Selama ini, proses perampasan aset dinilai masih menghadapi berbagai hambatan karena sangat bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Akibatnya, aset hasil kejahatan berpotensi tidak terselamatkan ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami kondisi tertentu yang membuat proses hukum pidana tidak dapat dilanjutkan.
Melalui aturan baru tersebut, diperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa harus bergantung sepenuhnya pada putusan pidana atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture, dengan tetap melalui prosedur hukum dan pengawasan pengadilan.
Dalam laporan Komisi III, dijelaskan bahwa ruang lingkup perampasan aset mencakup sejumlah tindak pidana yang dinilai memiliki dampak besar terhadap negara maupun masyarakat.
Selain tindak pidana korupsi, aturan tersebut juga mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.
Selain itu, penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat juga menjadi bagian dari ruang lingkup pengaturan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah maraknya kasus investasi bodong, penipuan perdagangan saham, hingga penipuan berkedok perjalanan ibadah umrah dan haji.
Dalam sejumlah kasus, pelaku bersedia menjalani hukuman penjara, tetapi aset yang diperoleh dari kejahatan justru tidak kembali kepada para korban. Melalui undang-undang ini, diharapkan mekanisme pemulihan kerugian masyarakat dapat berjalan lebih efektif melalui putusan pengadilan.
Meski memberikan kewenangan lebih kuat dalam upaya pemulihan aset, DPR juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menyampaikan bahwa undang-undang ini dirancang dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengawasan juga diperkuat melalui pembentukan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR. Selain itu, mekanisme pembuktian yang berimbang dan sistem transparansi berbasis digital disiapkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana nantinya juga diarahkan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan kelembagaan profesional yang dibentuk oleh Presiden.
Sementara itu, dalam pendapat akhir pemerintah yang disampaikan mewakili Presiden, ditegaskan bahwa pembentukan undang-undang ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, adil, profesional, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Pemerintah menilai, selama ini pengaturan mengenai perampasan aset masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan modus kejahatan modern.
Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan penelusuran, pengamanan, perampasan, serta pengelolaan aset hasil kejahatan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akuntabel.
Setelah mendengarkan laporan Komisi III dan pendapat akhir pemerintah, pimpinan rapat paripurna kembali meminta persetujuan seluruh anggota dewan.
Dengan suara persetujuan yang disampaikan anggota DPR RI, RUU Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan ini diharapkan menjadi instrumen hukum penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi, memutus manfaat ekonomi dari kejahatan, serta memastikan aset hasil tindak pidana tidak hanya berhenti pada penyitaan, tetapi dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
(KOLOCOKRONEWS)
