JAKARTA || KOLOCOKRONEWS
Jumat (13/11/2026 ) – Pemanggilan Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memunculkan perhatian serius dari kalangan insan pers.
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026), Aiman menegaskan bahwa produk jurnalistik yang telah melalui proses kerja jurnalistik sesuai kode etik, termasuk prinsip keberimbangan atau cover both sides, semestinya tidak dijadikan barang bukti dalam perkara pidana.
Perkara tersebut menjerat Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai dr Tifa sebagai terdakwa. Aiman dihadirkan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan program talkshow Rakyat Bersuara yang pernah ditayangkan iNews dan turut dipersoalkan dalam perkara tersebut.
Kehadiran Aiman di persidangan mendapat perhatian sejumlah organisasi profesi wartawan. Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat, Baren Antoni Siagian, turut mendampinginya. Perwakilan Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID) juga hadir memberikan dukungan.
Aiman menilai, produk jurnalistik yang telah melewati proses verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Menurutnya, apabila terdapat pihak yang mempermasalahkan suatu pemberitaan, penyelesaiannya perlu memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Ia mengingatkan, apabila karya jurnalistik dengan mudah dijadikan barang bukti pidana, dampaknya tidak hanya dirasakan wartawan, tetapi juga narasumber dan masyarakat luas.
“Ketika narasumber takut menyampaikan informasi dan kebenaran, yang dirugikan pada akhirnya adalah publik,” menjadi salah satu pesan yang ditekankan Aiman.
Dalam keterangannya kepada awak media, Aiman juga menjelaskan persoalan pencantuman sejumlah nama dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa di antara beberapa pihak yang disebutkan yang memberikan data kepada tim program Rakyat Bersuara.
Menurut Aiman, informasi biasanya disampaikan melalui tim narasumber kepada tim produksi program. Namun, ia tidak mengetahui secara terperinci apakah data tersebut berasal dari satu orang, dua orang, atau seluruh pihak yang namanya tercantum.
Karena tidak memiliki kepastian mengenai sumber masing-masing data, Aiman memilih menarik penyebutan nama-nama tersebut dan menyampaikan keterangan secara umum.
Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah materi yang dipersoalkan sebenarnya telah tercantum dalam BAP dan berkaitan dengan tayangan program Rakyat Bersuara serta Indonesia Lawyers Club (ILC) yang pernah diputar dalam persidangan.
Aiman berharap proses hukum berjalan secara independen dan profesional. Ia juga menyinggung informasi mengenai pergantian seluruh Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan berharap hal tersebut dapat mendukung proses penanganan perkara secara objektif.
Dukungan terhadap Aiman juga disampaikan PWI Pusat melalui Wakil Ketua Bidang Hukum, Baren Antoni Siagian.
Baren menilai pemanggilan wartawan berkaitan dengan produk jurnalistik perlu dicermati secara serius. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi independensi wartawan sekaligus membuat narasumber merasa khawatir ketika memberikan informasi kepada media.
PWI berharap pemeriksaan terkait produk jurnalistik tidak berkembang menjadi pemanggilan berulang terhadap banyak wartawan. Mereka mengusulkan agar cukup Aiman yang memberikan keterangan langsung, sementara keterangan wartawan lain, apabila diperlukan, dapat dipertimbangkan melalui pembacaan BAP.
PWI menegaskan akan terus mengawal proses hukum yang dijalani Aiman.
Sikap tersebut, menurut Baren, bukan bentuk keberpihakan terhadap pihak tertentu dalam perkara, melainkan upaya menjaga kemerdekaan pers dan perlindungan profesi wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers.
Dukungan serupa datang dari Serikat Jurnalis Muslim Indonesia (SAJID). Sekretaris Jenderal SAJID, Selo Ruwandanu, menyampaikan bahwa kehadiran organisasinya bertujuan memastikan wartawan dapat menjalankan tugas secara independen tanpa tekanan.
SAJID juga menyoroti proses pemeriksaan Aiman yang menurut pengamatan perwakilannya di lokasi diwarnai pertanyaan berulang dan dinilai berpotensi menggiring saksi pada jawaban tertentu.
Dalam perkembangan berikutnya, Ketua Umum SAJID, Bachtiar Nasir, turut menyuarakan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi wartawan dan narasumber.
Melalui pernyataan resminya, SAJID mengingatkan bahwa penggunaan rekaman atau produk jurnalistik dalam proses pidana harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.
Organisasi tersebut menilai, wartawan tidak semestinya secara otomatis dimintai pertanggungjawaban atas setiap pernyataan narasumber yang disampaikan dalam sebuah program jurnalistik.
SAJID juga menyoroti potensi munculnya chilling effect atau efek gentar, yakni kondisi ketika wartawan maupun narasumber membatasi aktivitas penyampaian informasi karena takut menghadapi konsekuensi hukum.
Jika kondisi tersebut terjadi, fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai informasi kepada masyarakat dapat melemah.
SAJID pun mendorong penguatan implementasi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hak tolak wartawan, kerahasiaan narasumber, serta koordinasi antara Dewan Pers dan aparat penegak hukum.
Meski demikian, SAJID menegaskan bahwa perlindungan terhadap profesi wartawan bukan berarti memberikan kekebalan hukum. Setiap jurnalis tetap wajib menjunjung tinggi akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan Kode Etik Jurnalistik.
Aiman kembali mengingatkan bahwa fungsi media bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi clearing house atau rumah penjernih terhadap berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Terlebih di era media sosial, ketika informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi opini publik.
Menurutnya, keberanian narasumber dalam menyampaikan informasi merupakan bagian penting dari kerja jurnalistik. Tanpa keterbukaan tersebut, wartawan akan kesulitan menggali fakta dan masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh informasi yang utuh.
Aiman juga menegaskan bahwa wartawan tidak bekerja untuk membela individu maupun kelompok tertentu.
“Seorang wartawan bukan membela kanan atau kiri, tetapi membela nilai. Kami tidak pernah membela sosok, tetapi membela nilai kebenaran,” tegasnya.
Persoalan ini pun menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan wartawan atau perusahaan media, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, insan pers berharap penegakan hukum tetap berlangsung secara profesional dengan menghormati ketentuan perundang-undangan, termasuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.
KOLOCOKRONEWS