SURABAYA || KOLOCOKRONEWS
Rabu (18/11/2026) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis (NK), setelah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (pungli) pengurusan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan penyidikan perkara yang diduga melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Sebelum menjabat sebagai Kepala DLH, Nurkholis diketahui pernah menduduki posisi Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga Agustus 2024.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, IG Punia Atmaja, menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan keterlibatan Nurkholis dalam praktik pungutan uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan resmi.
Saat menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM, Nurkholis diduga memerintahkan Kepala Bidang Pertambangan, Oni Setiawan (OS), serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, Ertika Dinawati (ED), untuk meminta sejumlah uang kepada pemohon perizinan.
Dari hasil pengembangan penyidikan, dugaan pungutan liar dalam pengurusan perizinan tersebut mencapai Rp1,2385 miliar. Jumlah itu terdiri atas Rp1,105 miliar dari sektor pertambangan dan Rp133,5 juta dari bidang Geologi dan Air Tanah.
Penyidik juga menduga Nurkholis menerima aliran dana sebesar Rp687,5 juta. Dana tersebut diduga berasal dari dua bidang, yakni Rp552,5 juta dari sektor pertambangan dan Rp135 juta dari bidang Geologi dan Air Tanah.
Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram.
Penyitaan uang tunai dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan tertanggal 11 Agustus 2026, sedangkan emas batangan disita berdasarkan surat penyitaan tertanggal 16 April 2026.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurkholis menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Dengan penetapan Nurkholis, jumlah tersangka dalam perkara tersebut bertambah menjadi lima orang. Salah satu tersangka berinisial OS diketahui telah meninggal dunia.
Atas dugaan perbuatannya, Nurkholis dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Perkembangan kasus ini turut berdampak pada jabatan Nurkholis sebagai Kepala DLH Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah penonaktifan menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka.
Kejati Jatim masih terus mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga diterima para pihak serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik pungutan liar pengurusan perizinan tersebut.
Proses hukum selanjutnya akan membuktikan sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara ini.
KOLOCOKRONEWS
