19 Ribu Kanal YouTube Dihapus Google, Komdigi Desak Penjelasan Soal Dugaan Operasi Pengaruh Politik

JAKARTA || KOLOCOKRONEWS
– Penghapusan 19.372 kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google memicu perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah kini meminta klarifikasi resmi terkait alasan penindakan terhadap ribuan kanal yang disebut terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi atau coordinated influence operations.

Persoalan ini mencuat setelah Google melalui laporan Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 mengungkapkan telah menghapus ribuan kanal YouTube sepanjang Juli hingga September 2026. Kanal-kanal tersebut dikaitkan dengan penyebaran narasi yang mendukung pemerintah Indonesia sekaligus menyerang pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Berdasarkan laporan tersebut, penghapusan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 6.888 kanal ditindak pada Juli, kemudian 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal lainnya pada September 2026. Total kanal yang dihapus mencapai 19.372.

Besarnya jumlah kanal yang ditutup membuat Komdigi meminta penjelasan lebih mendalam. Pemerintah menilai informasi dalam laporan Google belum cukup menjabarkan karakteristik akun, jenis pelanggaran, serta bukti yang menjadi dasar pengaitan jaringan tersebut dengan Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komdigi meminta Google memberikan penjelasan tertulis mengenai mekanisme pendeteksian dan peninjauan kanal yang dihapus. Pemerintah juga ingin mengetahui sejauh mana penggunaan teknologi otomatis maupun pemeriksaan oleh manusia dalam menentukan suatu akun melanggar kebijakan platform.

Selain metodologi dan tingkat akurasi, Komdigi turut mempertanyakan kemungkinan terjadinya kesalahan identifikasi atau false positive dalam proses penindakan.

Google disebut mengakui bahwa laporan sebelumnya belum menyertakan penjelasan pendukung secara memadai. Karena itu, Komdigi menginginkan transparansi lebih lanjut agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai alasan penghapusan ribuan kanal tersebut.

Pemerintah juga meminta kepastian apakah kanal-kanal yang ditindak benar-benar dikelola dari wilayah Indonesia atau justru dikendalikan oleh jaringan yang beroperasi dari luar negeri. Kejelasan asal-usul akun dinilai penting untuk menghindari kesalahan atribusi terhadap aktivitas digital.

Di sisi lain, Komdigi mendorong Google agar kemampuan pendeteksian jaringan terkoordinasi juga dimanfaatkan untuk menangani persoalan lain di ruang digital, khususnya jaringan promosi judi online dan penyebaran konten pornografi.

Komdigi menegaskan bahwa penegakan aturan di platform digital harus dilakukan secara transparan dan proporsional. Kebebasan berekspresi, termasuk menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah, harus mendapatkan perlindungan yang setara.

Melalui permintaan klarifikasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan ruang digital tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjamin keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

KOLOCOKRONEWS

error: Content is protected !!