JAKARTA || KOLOCOKRONEWS
– Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tersebut diambil setelah Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan bukti elektronik yang diduga menyasar Presiden dan sejumlah tokoh penting.
Pemberhentian tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada pagi hari.
Keputusan itu merupakan konsekuensi dari perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Pasalnya, salah satu orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal diketahui menduduki posisi strategis di lingkungan Istana.
Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, Presiden kemudian menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan sekaligus menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan keprihatinan Presiden atas dugaan penyadapan dan akses ilegal yang disebut menyasar kepala negara, sejumlah menteri, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah memandang persoalan ini bukan sekadar pelanggaran privasi komunikasi. Dugaan pengambilan informasi secara ilegal tersebut dinilai berpotensi mengancam kepentingan dan keselamatan negara, terutama karena menyangkut komunikasi pimpinan negara serta sejumlah pejabat strategis.
Bahkan, pemerintah menilai dugaan perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada tindakan makar dan membahayakan keselamatan negara. Meski demikian, motif, tujuan, serta pihak-pihak yang berada di balik aktivitas tersebut masih harus didalami melalui proses penyidikan.
Mengenai awal mula informasi tersebut sampai kepada Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa laporan awal disampaikan melalui Kapolri setelah kepolisian melakukan penanganan perkara.
Presiden kemudian memberikan arahan agar seluruh dugaan pelanggaran tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap siapa pun dalam pengungkapan kasus ini. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
Presiden juga telah berkoordinasi dengan Kapolri agar penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan transparan. Pemerintah meminta agar tidak ada pihak yang dilindungi maupun fakta yang disembunyikan dalam proses penegakan hukum.
Meski perkara tersebut turut menyeret sejumlah personel kepolisian, pemerintah memastikan situasi itu tidak akan mengganggu pelayanan Polri kepada masyarakat.
Koordinasi dengan Kapolri terus dilakukan agar seluruh fungsi kepolisian, baik pelayanan publik maupun tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Masyarakat juga diminta tidak perlu khawatir secara berlebihan. Pemerintah menjelaskan bahwa penyadapan sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan mekanisme tersendiri. Pelaksanaannya hanya diperbolehkan untuk kepentingan yang sah serta harus mengikuti prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan informasi negara, perlindungan komunikasi pejabat pemerintahan, serta integritas institusi penegak hukum.
Pemerintah menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sembari menunggu kepolisian mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara, motif, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Di akhir keterangannya, Prasetyo juga menyampaikan komitmen Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri melalui penguatan kemandirian pangan dan energi.
Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen memperjuangkan keadilan, mengentaskan kemiskinan, serta menghapus kelaparan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
KOLOCOKRONEWS