KOTA MALANG || kolocokronews
– Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat kembali ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat menghadiri sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di SMAN 6 Kota Malang,dan di sejumlah permukiman warga, Jumat (3/7/2026).
Dalam dialog bersama masyarakat, Maruarar menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Selain mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ia juga memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi setiap tahapan pelaksanaan BSPS sehingga bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
“Pemerintah tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan. Program BSPS harus tepat sasaran, transparan, dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” tegas Maruarar.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi rakyat melalui berbagai kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku UMKM tidak lagi terkendala permodalan.
Maruarar menjelaskan bahwa kemudahan memperoleh KUR merupakan salah satu langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecil, membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin seluruh kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika UMKM tumbuh, ekonomi daerah ikut bergerak, kesempatan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena itu, seluruh program Presiden Prabowo Subianto akan terus kami kawal agar berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan REI PT Brawijaya Adigraha, Yudhi Pradito, menyampaikan sejumlah masukan kepada Menteri PKP terkait pengembangan sektor perumahan. Ia berharap kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada program FLPP dan perumahan komersial, tetapi juga memberi perhatian terhadap penyediaan rumah murah yang layak melalui dukungan insentif perizinan maupun skema pembiayaan.
Yudhi juga mengusulkan adanya kajian ulang terhadap spesifikasi teknis rumah subsidi agar tetap menjaga kualitas bangunan sekaligus memberikan ruang usaha yang sehat bagi para pengembang. Selain itu, ia menilai regulasi perizinan dan penataan kawasan permukiman perlu terus diperkuat agar pembangunan perumahan berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
Berbagai masukan tersebut disambut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkualitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
(Red).