JAKARTA || kolocokronews
– Penyidikan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak menutup kemungkinan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, apabila keterangannya dinilai diperlukan untuk membantu mengungkap perkara yang sedang ditangani penyidik.
Peluang tersebut disampaikan seiring upaya Kejagung memperdalam penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah tersebut. Penyidik menegaskan bahwa setiap pihak yang dianggap mengetahui fakta-fakta penting dalam perkara dapat dimintai keterangan.
Hingga saat ini, kasus tersebut telah menyeret tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala badan tersebut, yakni Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.
Ketiganya tengah menjalani proses hukum atas dugaan keterlibatan dalam penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi perhatian publik.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman, menegaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil siapa pun yang dianggap dapat memberikan informasi guna memperjelas konstruksi perkara.
Menurutnya, proses pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan tidak dibatasi oleh status maupun jabatan seseorang. Fokus utama penyidik adalah memperoleh keterangan yang dapat membantu mengungkap fakta secara menyeluruh.
“Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang suatu tindak pidana dapat dipanggil dan diperiksa sebagai saksi,” ujar Syarief di Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penyidik masih membuka ruang untuk memeriksa sejumlah pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan atau mengetahui proses pengelolaan Program MBG.
Kejagung saat ini terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan dari berbagai pihak guna mengungkap secara komprehensif dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam program tersebut. Penyidik juga memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan prinsip profesionalitas serta transparansi.
Perkembangan penyidikan kasus MBG menjadi perhatian luas masyarakat karena program tersebut dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan merupakan salah satu program prioritas nasional. Oleh karena itu, aparat penegak hukum berupaya memastikan setiap dugaan penyimpangan dapat diusut hingga tuntas.
(Red)