BLITAR || kolocokronews
– Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya memastikan produk peternakan lokal menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyepakati model rantai pasok telur yang menghubungkan peternak secara langsung dengan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rapat Supply Chain Telur yang berlangsung di Ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar, Kamis (4/6/2026). Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perwakilan SPPG, koperasi peternak, asosiasi peternak telur rakyat, hingga Direktur PPM Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Tengku Syahdana yang mengikuti kegiatan secara virtual.
Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menegaskan bahwa Kabupaten Blitar sebagai sentra produksi telur terbesar di Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberadaan Program MBG harus mampu memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah.
Ia menyebut, setiap telur yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber protein bagi anak-anak, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kesejahteraan bagi para peternak lokal.
“Program ini harus memberikan manfaat yang luas. Selain mendukung kebutuhan gizi masyarakat, juga harus mampu menciptakan pasar yang stabil bagi peternak rakyat,” ujarnya.
Beky menjelaskan, forum tersebut menjadi titik awal pembentukan sistem distribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di satu sisi, peternak membutuhkan kepastian pasar untuk hasil produksinya. Di sisi lain, SPPG memerlukan pasokan telur yang berkualitas dengan ketersediaan yang terjamin setiap saat.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar akan melakukan pemetaan wilayah layanan SPPG yang akan ditangani masing-masing koperasi maupun asosiasi peternak. Setelah pemetaan selesai, seluruh pihak akan menyusun kesepakatan teknis yang mencakup volume pasokan, pola distribusi, hingga mekanisme pembayaran.
Menurut Beky, pola kemitraan yang sedang dibangun tersebut diharapkan dapat menjadi model tata kelola rantai pasok telur yang efektif dan bisa dijadikan referensi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan kapasitas produksi telur yang besar, Kabupaten Blitar dinilai memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasokan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya di wilayahnya sendiri, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
Melalui skema ini, Pemkab Blitar berharap penyerapan telur hasil produksi peternak lokal semakin meningkat. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang tercipta dapat terus berputar di daerah, memperkuat sektor peternakan rakyat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Red).