Headline

Revitalisasi Alun-Alun Sidoarjo Terancam Molor, Bupati Subandi Tunjukkan Kekecewaan Saat Sidak

Sidoarjo || kolocokronews
– Suasana tegang mewarnai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Sidoarjo, Subandi, saat meninjau progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo pada Jumat (5/12/2025). Proyek bernilai Rp 24,6 miliar yang diharapkan menjadi ikon baru pusat kota itu tampak jauh dari kata rampung, meski masa kontrak tinggal menghitung hari.

Dengan sisa waktu hanya sampai 15 Desember 2025, PT Samudra Anugrah Indah Permai selaku pelaksana proyek seharusnya sudah memasuki fase akhir pekerjaan. Namun, kondisi di lapangan justru membuat Bupati Subandi menggelengkan kepala.

Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, M Bahrul Amig, serta anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Nizar, Subandi menilai progres pengerjaan tidak mencerminkan capaian 20 persen deviasi seperti laporan yang diterimanya.

“Saya melihat langsung, ini tidak menunjukkan deviasi 20 persen. Pekerjaan terlihat acak-acakan, sementara waktu tinggal sepuluh hari,” tegas Subandi.

Subandi menekankan bahwa revitalisasi alun-alun merupakan proyek yang ditunggu seluruh lapisan masyarakat Sidoarjo. Ruang publik tersebut menurutnya menjadi titik berkumpul warga, pusat rekreasi, sekaligus wajah kota.

Ia meminta Kepala DLHK meningkatkan pengawasan agar hasil akhir tidak mengecewakan.
“Alun-alun ini akan dinikmati seluruh warga. Jangan sampai anggaran besar yang dikeluarkan tidak berbanding dengan kualitas hasilnya,” ujarnya.

Diawasi Inspektorat Pusat, Subandi Ingatkan Semua Pihak Tidak Main-Main

Proyek tersebut disebut menjadi salah satu yang masuk radar pengawasan Inspektorat pusat. Karena itu, Subandi menegaskan tidak akan memberi toleransi apabila ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaannya.

“Jika nanti ada indikasi pelanggaran aturan, saya mempersilakan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa. Silakan masuk, cek semuanya,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Sidoarjo bukan pertama kali bersinggungan dengan kasus-kasus yang ditangani KPK, dan berharap tidak ada lagi pola serupa terulang.

“Sampai kapan warga Sidoarjo harus menghadapi permainan seperti ini? Sudah cukup. Kita beri ruang APH untuk mengawasi sepenuhnya,” pungkasnya.
(Red).

error: Content is protected !!