Malang || kolocokronews
— Upaya memperkuat tata kelola keuangan desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang. Bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Pemkab Malang menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Merdeka Timur No. 3, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin (15/12/2025).
Workshop ini menjadi wadah strategis bagi aparatur desa untuk memperkuat pemahaman terkait pengelolaan dana desa yang transparan dan bertanggung jawab. Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Anggota DPR RI Ir. Andreas Eddy Susetyo, M.M., dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Malang Raya) yang juga menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAKP) DPR RI periode 2024–2029. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Nurcahyo, S.Sos., M.Si., serta para kepala desa se-Kabupaten Malang.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Workshop, Putu Yudi Tenaya, A.K., M.M., menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur desa. Menurutnya, pengelolaan dana desa yang akuntabel menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, saat ini desa dihadapkan pada berbagai kebijakan dan program baru dari pemerintah pusat, termasuk KDMP dan MBG yang masuk dalam proyek strategis nasional. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk memahami regulasi serta mampu mengimplementasikannya secara tepat.
“Workshop ini tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi ruang dialog. Para kepala desa bisa saling berbagi pengalaman, bertukar praktik baik, dan belajar dari keberhasilan desa lain dalam mengelola dana desa,” ungkapnya.
Selain memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperbarui pemahaman terkait regulasi terbaru. Hal tersebut dinilai penting guna mendukung percepatan program prioritas nasional sebagaimana arahan Presiden, khususnya dalam mendorong penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.
“Jika ekonomi desa tumbuh kuat, maka tujuan membangun Indonesia dari pinggiran dapat benar-benar terwujud,” tegas Putu Yudi.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Malang, Nurcahyo, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh aparatur desa dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan desa.
“Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik kegiatan ini. Melalui workshop ini, aparatur desa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang tata kelola keuangan desa yang sesuai aturan,” ujarnya.
Nurcahyo berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas. Ia optimistis, dengan pendampingan dan pembinaan yang konsisten, pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang akan semakin tertib, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, kami berharap tidak ada lagi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. Semua desa mampu mengelola keuangannya secara profesional demi kemajuan dan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
(Red).