JAKARTA || kolocokronews
– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen penuh institusinya untuk menjalankan agenda reformasi kepolisian secara menyeluruh. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Prof. Jimly Asshiddiqie, tokoh nasional Sinta Nuriyah Wahid, serta sejumlah tokoh lintas agama dan akademisi. Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka, membahas langkah konkret memperkuat institusi Polri agar semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan rasa syukur atas adanya kolaborasi antara Komisi Reformasi dan masyarakat sipil yang diwakili GNB.
“Kami sangat gembira bahwa baik dari Gerakan Nurani Bangsa maupun Komisi Reformasi memiliki semangat yang sama untuk menjaga institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan amanat undang-undang dan memenuhi harapan masyarakat,” ujar Kapolri.
Jenderal Sigit menegaskan, Polri terus membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan konstruktif dari publik. Ia menilai, perbaikan dan pembenahan tidak cukup dilakukan secara internal, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa.
“Kami terus membuka diri untuk menerima kritik dan masukan. Ini menjadi semangat kami untuk terus melakukan reformasi,” tegasnya.
Menurut Kapolri, masukan dari masyarakat sangat penting karena Polri adalah milik rakyat dan bekerja untuk rakyat.
“Perbaikan dari masyarakat, selaku pemilik institusi, menjadi hal yang kami harapkan agar Polri benar-benar menjadi institusi yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri ingin menjadi sahabat rakyat yang dicintai masyarakat,” tutur Jenderal Sigit.
Ia juga memastikan bahwa Polri siap melaksanakan setiap rekomendasi yang dihasilkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, baik yang bersifat kebijakan maupun teknis.
“Kami akan siap menjalankan apapun yang menjadi rekomendasi Komisi dalam rangka memperbaiki dan mereformasi institusi Polri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Prof. Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa komisi bentukan Presiden ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi publik untuk mempercepat pembenahan Polri. Ia menegaskan, reformasi yang dijalankan bukan hanya soal struktur, tapi juga menyangkut moralitas dan tata kelola lembaga agar Polri terhindar dari intervensi politik dan bisnis.
“Kami ingin memastikan Polri tetap independen dan dipercaya masyarakat. Reformasi ini bukan hanya milik Polri, tapi gerakan bersama,” ujar Jimly.
Dalam kesempatan yang sama, Sinta Nuriyah Wahid bersama para tokoh Gerakan Nurani Bangsa menekankan pentingnya menjadikan Polri sebagai pelindung kedaulatan sipil di negara demokratis, bukan alat kekuasaan.
Pertemuan berlangsung produktif dan menghasilkan sejumlah catatan penting yang akan dibahas lebih lanjut oleh komisi. Di akhir acara, seluruh peserta menutup kegiatan dengan doa bersama, menandai semangat sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan Polri dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan berkeadilan.
(Red).