JAKARTA || kolocokronews
– Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan pentingnya menjaga independensi institusi kepolisian dari pengaruh politik dan kepentingan bisnis. Hal itu disampaikannya usai menerima audiensi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dipimpin Sinta Nuriyah Wahid, Rabu (12/11/2025) di Jakarta.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah tokoh lintas agama dan kalangan intelektual itu, Jimly menjelaskan bahwa langkah reformasi Polri merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang pertama kali disuarakan GNB kepada Presiden.
“Presiden merespons cepat dengan membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini berkolaborasi dengan tim internal yang sebelumnya sudah dibentuk oleh Kapolri. Bahkan, Kapolri sendiri menjadi salah satu anggota komisi,” jelas Jimly.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan, proses reformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga harus memperkuat fondasi moral dan kelembagaan agar Polri benar-benar menjadi pelindung rakyat.
“Kami menerima banyak masukan dari GNB, tidak hanya teknis, tapi juga filosofis. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana mengamankan Polri dari intervensi politik dan bisnis. Ini langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik dan membangun Polri yang profesional,” tegasnya.
Jimly menyampaikan, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk sebagai respon cepat atas kebutuhan pembenahan menyeluruh dalam tubuh kepolisian.
Ia menekankan, reformasi Polri harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan partisipasi publik.
“Kami ingin agar masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan media ikut memberi masukan. Reformasi ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Polri, tetapi harus menjadi gerakan bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Jimly menjelaskan bahwa komisi saat ini sedang menjalankan tahap awal dengan melakukan “belanja masalah”, yaitu menghimpun berbagai masukan dan kritik dari masyarakat. Tahap berikutnya, komisi akan menyusun pilihan kebijakan yang realistis dan ideal untuk kemudian disampaikan kepada Presiden sebagai rekomendasi.
“Bulan pertama kami fokus pada belanja masalah, bulan kedua kami merumuskan opsi kebijakan, dan bulan ketiga kami menyiapkan laporan akhir untuk Presiden. Reformasi ini harus terukur dan bisa diimplementasikan,” tutur Jimly.
Sementara itu, tokoh GNB Sinta Nuriyah Wahid menegaskan pentingnya Polri sebagai penjaga kedaulatan sipil dalam negara demokratis. Ia berharap Polri dapat terus berbenah agar semakin berpihak pada rakyat.
Komisi juga mendapat apresiasi dari tokoh-tokoh GNB seperti Prof. Komaruddin Hidayat dan Lukman Hakim Saifuddin yang menilai keterbukaan Jimly dan timnya menjadi awal baik bagi reformasi kepolisian yang sejati.
Di akhir pertemuan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah komisi yang dipimpin Jimly. Ia menegaskan Polri akan melaksanakan setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam upaya memperkuat kepercayaan publik.
“Kami terus membuka diri terhadap kritik dan masukan. Polri ingin menjadi sahabat masyarakat yang melindungi, mengayomi, dan melayani dengan hati,” ujar Kapolri.
Pertemuan diakhiri dengan doa bersama, menandai komitmen bersama antara Komisi Reformasi dan masyarakat sipil untuk mewujudkan Polri yang independen, humanis, dan berintegritas.
(Red).