Bogor || kolocokronews
– Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) kembali menegaskan posisi politiknya dengan menolak keras wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II LIRA yang berlangsung di Bogor pada 16–18 Januari 2026.
Forum nasional yang dihadiri ratusan pengurus LIRA dari seluruh Indonesia itu menilai pilkada langsung merupakan fondasi demokrasi yang tidak boleh digeser dengan alasan efisiensi maupun stabilitas politik. Bagi LIRA, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah amanat konstitusi yang wajib dijaga.
Rakernas bertema “Ormas dan Pemerintah: Menguatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Nasional” juga menyoroti bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari proses demokrasi serta membuka ruang praktik politik elitis.
“Pilkada langsung bukan sekadar prosedur, melainkan ruang pembelajaran demokrasi dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan,” tegas pernyataan resmi Rakernas yang dibacakan pada penutupan kegiatan, Minggu (18/1/2026).
Konsolidasi Nasional dan Penguatan Struktur
Selain isu pilkada, Rakernas II dimanfaatkan LIRA untuk memperkuat soliditas internal organisasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LIRA mengukuhkan enam badan otonom sebagai garda penggerak organisasi, yakni Pemuda LIRA, Perempuan LIRA, Brigade LIRA, Koperasi LIRA, LBH LIRA, dan Jaringan Mahali.
Penguatan struktur ini diproyeksikan memperluas kerja advokasi, pengawasan kebijakan publik, serta pendampingan masyarakat di berbagai daerah.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai pemantik diskusi, di antaranya Ilham Khoiri, Adi Prayitno, M. Isnur, dan Saiful Mujani. Para narasumber menekankan pentingnya menjaga ruang partisipasi publik agar demokrasi tidak mengalami kemunduran.
Seruan Bersama Jaga Demokrasi
Seruan penolakan terhadap pilkada lewat DPRD disuarakan secara kolektif oleh kader LIRA dari berbagai wilayah, mulai Aceh hingga Papua. Mereka menilai wacana tersebut berpotensi mencederai semangat reformasi dan mengembalikan praktik demokrasi ke arah sentralistik.
Orasi ilmiah Ketua Dewan Pembina LIRA sekaligus Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menjadi salah satu sorotan Rakernas. Ia menegaskan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat daya tahan bangsa di tengah tantangan geopolitik global.
“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil harus dibangun secara setara. Demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi publik yang kuat,” ujarnya.
Rekomendasi dan Sikap Organisasi
Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan advokasi kebijakan publik, pemanfaatan media digital untuk edukasi politik, hingga komitmen pembelaan terhadap kader yang tengah menghadapi persoalan hukum.
LIRA secara tegas menyatakan dukungan terhadap Hairil, pengurus LIRA Kalimantan Tengah, yang dinilai tengah memperjuangkan hak masyarakat atas lahan di Sampit.
Apresiasi dan Penghargaan
Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi kader, DPP LIRA memberikan penghargaan kepada DPW Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara. Penghargaan tingkat kabupaten/kota diberikan kepada DPD Aceh Tenggara, DPD Malang, dan DPD Pekanbaru.
Penghargaan khusus anumerta juga diberikan kepada almarhumah Mariani dari DPD Simalungun yang dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menutup Rakernas, LIRA mendesak pemerintah memperkuat kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan menjamin partisipasi publik tetap menjadi roh utama demokrasi.
“Pilkada langsung adalah simbol kedaulatan rakyat. Menguranginya sama dengan melemahkan demokrasi,” tegas pernyataan akhir Rakernas LIRA.
(Red)