Malang || kolocokronews
– Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur masa persidangan II Tahun 2025–2026 kembali melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Aufa Zhafari, S.Ak dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan (Dapil) 6 meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Kegiatan reses yang digelar pada Selasa, 11 Februari 2026, bertempat di wilayah Dengkol, Singosari, Kabupaten Malang, dimulai pukul 11.00 WIB dan dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga setempat.
Dalam forum dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi penting. Permasalahan sampah di sepanjang jalan penghubung antar Desa Dengkol dan Jabung menjadi perhatian utama masyarakat. Selain itu, minimnya penerangan jalan umum (PJU) di jalur tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pada malam hari.
Menanggapi hal itu, Aufa Zhafari menyampaikan bahwa aspirasi yang masuk akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Saya berasal dari Komisi C yang membidangi keuangan dan aset daerah. Tentu setiap aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik akan kami dorong dari sisi penganggaran agar bisa direalisasikan,” ujar Aufa.
Ia menegaskan bahwa persoalan sampah dan penerangan jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta perangkat desa agar solusi yang dihasilkan bisa berkelanjutan.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk turun langsung mendengar kondisi riil di lapangan. “Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi komitmen kami untuk hadir dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat di dapil,” tambahnya.
Sejumlah warga mengapresiasi kehadiran langsung anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut. Mereka berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang konkret.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin terbuka, sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah yang lebih merata dan tepat sasaran.
(Red).