Surabaya || kolocokronews – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali mengingatkan jajarannya untuk serius memberantas praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik. Ia menegaskan, semua layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Surabaya, seperti perpindahan KK maupun KTP, sepenuhnya gratis.
Hal ini disampaikan Eri saat memberikan arahan kepada lurah, camat, hingga kepala perangkat daerah di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9/2025). Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh kelurahan dan kecamatan memasang spanduk serta mengedarkan pemberitahuan resmi ke rumah-rumah warga.
“Sampaikan jelas ke masyarakat, kalau ada yang mengatasnamakan RT, RW, kelurahan, atau kecamatan meminta biaya, segera laporkan. Kita harus berani melawan pungli,” tegasnya.
Arahan ini merupakan tindak lanjut dari sidak yang dilakukan Eri sehari sebelumnya di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang. Dari sidak itu, ia mendapati adanya pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan yang melibatkan oknum staf kelurahan bersama Ketua RT.
Menanggapi temuan tersebut, Eri menegaskan tidak akan memberi toleransi lagi. Jika praktik serupa masih terjadi, sanksinya adalah pemecatan tanpa kompromi. “Saya sudah buktikan, begitu ada laporan masuk, saya turun langsung. Dan benar ditemukan pungli. Kalau terulang lagi, tidak ada pengampunan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, ia juga mewajibkan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemkot Surabaya menandatangani surat pernyataan bebas pungli. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan pelayanan yang bersih serta transparan.
(Red).
