Jombang || kolocokronews
Kamis , 11 September 2025- Sejumlah organisasi mahasiswa ekstra kampus (Omek) yang tergabung dalam Cipayung Plus Jombang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jombang pada Kamis (11/9/2025). Mereka menggelar audiensi di ruang rapat paripurna dengan membawa sederet tuntutan yang dianggap mewakili suara kritis mahasiswa atas berbagai persoalan nasional maupun daerah.
Koordinator Cipayung Plus Jombang, Asrorudin, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap problem demokrasi, kebijakan pemerintah, hingga kebijakan lokal yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat. “Kami ingin DPRD tidak hanya jadi penonton, tetapi hadir sebagai representasi rakyat yang berani menyuarakan kebenaran,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, mahasiswa membacakan 10 tuntutan jangka pendek yang sebagian besar menyoroti transparansi DPR, penghentian kekerasan aparat, hingga komitmen TNI untuk kembali ke barak. Mereka juga menekankan pentingnya kebebasan berekspresi tanpa kriminalisasi demonstran.
Tak berhenti di situ, Cipayung Plus turut menyampaikan 8 tuntutan jangka panjang. Reformasi DPR dan partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, hingga evaluasi UU Cipta Kerja menjadi poin penting yang mereka angkat. “Reformasi kelembagaan harus nyata, bukan sekadar jargon. Jika DPR dan partai politik tidak berubah, maka rakyat akan semakin jauh dari keadilan,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasi.
Sementara itu, dalam konteks lokal Jombang, mahasiswa menyoroti 3 isu penting. Mereka mendesak evaluasi kenaikan tunjangan DPRD, transparansi dalam kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2), serta optimalisasi fungsi legislatif sesuai tugas pokoknya. Kritik ini muncul setelah publik menilai DPRD lebih sibuk mengurus fasilitas dan tunjangan dibanding kepentingan masyarakat.
Aksi audiensi berjalan cukup dinamis dengan sejumlah anggota DPRD menerima langsung tuntutan mahasiswa. Meski begitu, mahasiswa menegaskan mereka akan terus mengawal hasil pertemuan ini. “Kami tidak ingin audiensi ini berhenti sebagai seremonial belaka. Kami akan menagih komitmen DPRD,” pungkas Asrorudin.
Gerakan Cipayung Plus Jombang kali ini menegaskan bahwa suara mahasiswa masih menjadi bagian penting dari kontrol sosial. Dengan mengusung 21 poin tuntutan, mereka berharap pemerintah pusat hingga daerah benar-benar mendengar dan mengambil langkah nyata
(Red).
