KEDIRI || kolocokronews– Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan salah satu gedung pemerintahan yang rusak akibat kerusuhan pada akhir Agustus lalu harus dirobohkan total. Kepastian itu disampaikan setelah ia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, meninjau langsung kondisi gedung yang terbakar pada Minggu (14/9/2025).
Hasil asesmen Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur menunjukkan, tiga gedung utama milik Pemkab Kediri terdampak cukup parah. Ketiganya yakni Kantor Sekretariat Daerah, Gedung Bupati, serta Kantor DPRD. Dari ketiga bangunan tersebut, Kantor DPRD dinilai mengalami kerusakan paling berat hingga harus diratakan dan dibangun ulang.
“Dari kementerian PU sudah dipastikan akan diratakan. Artinya nanti ada proses penghapusan aset dan kemudian pembangunan kantor baru. Soal lokasi, apakah tetap satu kompleks dengan Kantor Bupati atau dipindah, keputusan ada di pimpinan DPRD,” terang Bupati yang akrab disapa Mas Dhito.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pihaknya segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan fasilitas publik yang terdampak kerusuhan.
“Semua akan kita kerjakan penuh. Kantor DPRD harus dirobohkan dan dibangun ulang dari nol. Untuk gedung lain yang masih memungkinkan, akan kita rehabilitasi. Namun bila kondisinya tidak layak, opsi perobohan juga terbuka,” jelasnya.
Dody menambahkan, Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah dengan dampak kerusuhan paling parah karena banyaknya bangunan yang terbakar. Anggaran perbaikan dan pembangunan ulang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar.
(Red).
