Gresik || kolocokronews
Senin, 29 September 2025 — Suasana halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik pada Senin siang tampak ramai dipadati warga. Ratusan orang datang dengan satu tujuan: menyampaikan langsung keluhannya kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, terkait terbatasnya kesempatan kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).
“Pak Bupati, kami sering dengar banyak pabrik baru berdiri di JIIPE. Tapi kenyataannya, masih banyak warga Gresik yang belum mendapatkan pekerjaan. Apakah benar kami diprioritaskan?” tanya Sutrisno, warga Kecamatan Manyar, yang mendapat giliran pertama menyampaikan aspirasi.
Pertanyaan itu mewakili keresahan banyak warga. Mereka menilai, geliat industri di JIIPE belum sepenuhnya memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Yani dengan tegas menegaskan komitmen pemerintah daerah. “Saya pastikan, warga Gresik tetap menjadi prioritas utama dalam perekrutan tenaga kerja di JIIPE. Pemkab bersama Disnaker terus melakukan pengawasan agar kesempatan kerja benar-benar terbuka untuk masyarakat lokal,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, pemerintah telah meluncurkan aplikasi “Gresik Kerja” yang menjadi pintu resmi rekrutmen tenaga kerja. Melalui aplikasi ini, warga bisa langsung mengakses informasi lowongan yang tersedia di perusahaan-perusahaan JIIPE, sekaligus memastikan proses seleksi berlangsung transparan.
Selain itu, Pemkab Gresik juga terus berkoordinasi dengan pihak manajemen JIIPE. Investor yang masuk ke kawasan tersebut diingatkan untuk tidak hanya membawa investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata berupa lapangan kerja bagi putra daerah.
Penegasan ini bukan pertama kalinya disampaikan Bupati Yani. Tahun lalu, ia juga sudah menaruh perhatian besar pada isu penyerapan tenaga kerja lokal di KEK JIIPE. Konsistensi sikap ini menandakan bahwa pemerintah daerah serius memperjuangkan hak warga agar tidak menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan industri.
Dengan adanya sistem rekrutmen yang lebih terbuka dan pengawasan langsung dari Pemkab, masyarakat Gresik kini menaruh harapan besar bahwa keberadaan JIIPE benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan, bukan sekadar simbol pertumbuhan ekonomi.
(Red).
