Jakarta || Kolocokronews
— Rencana pemerintah untuk memungut pajak dari transaksi penjual di toko online, termasuk pelaku UMKM digital, menuai kritik tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Menurutnya, kebijakan ini tidak menunjukkan kepekaan terhadap situasi ekonomi yang sedang sulit, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sudah harus bergulat dengan berbagai beban biaya lainnya.
“UMKM saat ini sudah pontang-panting mengatur biaya komisi dari marketplace, ongkos kirim yang makin tinggi, hingga dana untuk iklan agar produk mereka terlihat. Jika masih ditambah pajak tanpa kompensasi yang jelas, ini bisa memukul daya saing mereka,” ujar Mufti dalam keterangannya, Jumat (27/6).
Ia juga menilai rencana tersebut bertolak belakang dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat ekonomi kerakyatan. “Pak Prabowo ingin mengangkat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Maka, kebijakan ini harus dikaji ulang agar tidak malah mengerdilkan potensi mereka,” tegasnya.
Mufti menegaskan bahwa penerapan pajak harus dilakukan secara hati-hati, adil, dan proporsional. Ia meminta pemerintah agar tidak terburu-buru dan terlebih dulu memberikan insentif, fasilitas, serta pendampingan yang nyata kepada para pelaku UMKM sebelum memungut kewajiban baru.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan pelaku UMKM. Jangan hanya membuat kebijakan dari balik meja. Harus ada regulasi yang matang, sistem pendukung yang jelas, serta sosialisasi yang menyentuh hingga ke level akar rumput,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar angka, Mufti mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan konteks sosial masyarakat. Ia berharap kebijakan perpajakan jangan sampai menjadi beban tambahan bagi rakyat yang sudah berjuang keras mempertahankan usahanya di tengah tekanan ekonomi global.
“Jika tidak tepat sasaran, kebijakan ini justru akan menjadi kontraproduktif terhadap misi besar pemerintahan ke depan, yakni memperkuat ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Dengan suara lantang, Mufti menyerukan agar keberpihakan pada UMKM bukan sekadar jargon, melainkan diwujudkan dalam setiap kebijakan nyata.
(Red).
